Tanggal 8 Maret merupakan hari bersejarah bagi kaum perempuan di dunia. Peringatan hari bersejarah ini sebagai bentuk pengakuan dunia atas kedudukan dan peran perempuan sebagai pelopor perubahan dalam aspek; sosial, budaya, ekonomi dan politik. Dimana perjuangan buruh perempuan pada ratusan tahun yang lalu telah mengalami ketertindasan secara budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Perempuan selalu ditempatkan sebagai sub-ordinasi dari laki-laki sebagai cerminan dari sistem budaya patriakal yang tidak mengakui kedudukan perempuan sebagai manusia yang memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki, baik dalam ranah domestik maupun publik. Meski dalam perjalanan sejarah perkembangan manusia, kaum perempuan telah memberikan kontribusi besar dalam peradaban manusia serta tidak sedikit kaum perempuan juga yang menjadi tulang punggung ekonomi bagi keluarga, masyarakat dan negara.
Tapi kondisi saat ini masih banyak kaum perempuan yang di eksploitasi, kaum perempuan menjadi korban pemerkosaan, korban kekerasan seksual, ibu dan anak yang rentan akan kesehatan, perempuan dalam pelacuran, perempuan buruh dengan upah murah, perempuan tani yang tersingkirkan, perempuan kaum miskin kota yang tereliminasi, perempuan nelayan dan yang lainnya. Hak-hak mereka masih banyak yang ditindas oleh sistem ekonomi, sosial, politik dan budaya melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim penguasa saat ini.
Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, menyebut “Terdapat sekitar seratus ribu kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun lalu. Sementara itu, terdapat 3.530 kasus kekerasan perempuan di ranah publik seperti pemerkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual. Lebih lanjut bahwa angka terbesar tetap berasal dari ranah pribadi, atau KDRT, yang mencapai hampir 96 persen jumlah kekerasan terhadap perempuan.”
Khususnya di Jawa barat terdapat 1.291 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Barat hal tersebut berdasarkan dari kompilasi data Kabupaten/Kota. Diantaranya terdapat 713 kasus kekerasan fisik, 67 kasus kekerasan psikis, 266 kasus kekerasan sexsual, 174 kasus eksploitasi/Perdagangan Orang, 39 kasus penelantaran, 32 kasus anak bermasalah dengan hukum.
Kerentanan buruh perempuan terhadap eksploitasi merupakan problem klasik dalam relasi industrial, Pelecehan seksual secara verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh para penyelia perusahaan sering dialami buruh perempuan. Politik upah murah yang diterapkan pemerintah melalui kebijakannya telah merenggut hak-hak buruh perempuan, seperti hilangnya hak menyusui anak, hilangnya hak cuti haid, hilangnya hak cuti melahirkan, dan hilangnya hak perlindungan jaminan sosial, serta upah yang tidak sesuai UMK ( dialami buruh di PT. Micro Garment).
Ditengah problem kekerasan, penindasan, eksploitasi dan ketidakadilan terhadap perempuan dalam hubungan pembagian kerja dan kepemilikan yang tidak seimbang. Ditambah pemerintah rezim SBY-Budiono belum cukup dan belum puas menyengsarakan rakyat, dengan rencana menaikkan BBM/Bahan Bakar Minyak pada bulan April 2012. Tentu saja, kebijakan menaikkan harga BBM ini sudah dapat dipastikan akan mempengaruhi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat (sembako, transportasi, dll) sehingga tidak dapat dijangkau oleh rakyat miskin.
Sejak negeri ini diperintah SBY-Budiono, kebijakan energi negara ini tidak memberikan kesejahteraan terhadap rakyat. Pada tahun 2004, sebelum SBY menjadi Presiden, produksi minyak mentah siap jual (lifting) nasional masih berkisar 1,4 juta barel perhari. Namun, pada akhir 2011 lalu, produksi minyak Indonesia hanya 905.000 barel perhari. Bahkan, pada tahun 2012 ini, produksi minyak cuma berkisar 890.000 barel perhari. Penyebabnya adalah sebagian besar ladang minyak kita sudah dikuasai oleh perusahaan asing dengan SBY-Budiono sebagai rejim komporadornya melalui strateginya mengabsurdkan hukum. Yakni mengangkangi konstitusi, yang mengabaikan kepentingan nasional, dan menindasi rakyat sendiri. Padahal jelas dalam pasal 33 UUD 1945, bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Rezim SBY-Budiono adalah pemerintahan yang mengabdi pada sistem ekonomi neoliberalisme yang kebijakannya selalu menguntungkan kaum pemodal dengan cara menghapuskan subsidi terhadap rakyat, kebijakan perdagangan bebas dan terbuka luasnya mekanisme kerja pasar. Akibatnya kemiskinan semakin meluas, dimana sebagian besar dialami oleh kaum perempuan inilah yang dinamakan dengan feminisasi kemiskinan. Pencabutan subsidi atas pendidikan dan kesehatan, UU ketenagakerjaan yang sangat diskriminatif, dan sebagainya. Akibat dari itu semua, perempuan harus menanggung biaya hidup keluarganya dengan mencari pekerjaan tambahan diluar kemauannya sendiri seperti menjadi buruh, Pekerja Rumah Tangga, pelacur dan lain-lain.
Bertepatan dengan momentum Peringatan Hari Perempuan Se-dunia, sudah saatnya semua elemen masyarakat dan gerakan rakyat miskin lainnya untuk bersama melakukan gerakan mobilisasi massa, turun kejalan dan melakukan aksi-aksi, untuk mengubah kondisi rakyat hari ini dengan cara menuntut pertanggungjawaban pemerintah agar kita sebagai rakyat mendapatkan jaminan perlindungan sosial dan kesejahteraan, mendapatkan perlakuan yang adil tanpa adanya diskriminasi dan intimidasi bagi perempuan. Dan saatnyalah perempuan memimpin perubahan dalam setiap aspek, baik aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik di negeri ini. Dengan cara mendirikan atau masuk kedalam organisasi-organisasi yang benar-benar memperjuangkan hak-hak perempuan bukan masuk dalam organisasi yang berpihak pada kekuasaan rezim.
Maka dengan ini kami yang tergabung dalam Komite Penyelamat Bangsa (KPB) menyatakan sikap dan menuntut kepada pemerintah:
- Memberikan perlindungan terhadap perempuan dari eksploitasi serta kekerasan seksual, ekonomi, politik, dan sosial.
- Memberikan Kesetaraan dalam aspek legal dan politik bagi perempuan, Kesempatan Pendidikan secara merata dan setara, Kemandirian dan kesetaran ekonomi.
- Lapangan pekerjaan yang produktif dan pembagian kerja yang merata.
- Berikan upah layak bagi perempuan tanpa diskriminasi.
- Berikan jaminan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat tanpa syarat.
- Tolak Kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) dan TDL (Tarif Dasar Listrik) karena akan menyengsarakan rakyat.
Rakyat Bersatu Tak Bisa Dipisahkan !!!
Bandung, 8 Maret 2012
---------
Steatment ini dikeluarkan oleh Komite Penyelamat Bangsa (KPB); Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Puteri (KOPRI) PKC JABAR
Contact: 082115052637/Ai Rahma.
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Korda JABAR
Contact: 081319666240 /Wilman.
Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB)
Contact: 085320671276 /Ikin.
Paguyuban Pekerja Muda Peduli (PPMP) Indonesia
Contact: 087822605899/Nanang.
STN PRM
Contact: 082116927127/Ponta.
Partai Rakyat Demokratik (PRD)
Contact: 085222642845 /Dedi Fauzi.
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon